JAKARTA,(NBC) - Roy Riady Jaksa Penuntut Umum (JPU) memaparkan fakta-fakta persidangan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan chromebook
Korupsi pengadaan Chromebook pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2020-2022 yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Senin, 6 April 2026
Dalam persidangan tersebut, kehadiran saksi ahli IT Profesor Mujiono memberikan kesaksian mengenai adanya penyimpangan dokumen perencanaan yang sejak awal diduga telah didesain sedemikian rupa.
Vonis 10 Tahun dan Denda 809 Miliar, Terdakwa Perkara Korupsi Digitalisasi Pendidikan Nadiem Makarim
“Berdasarkan kajian terhadap dokumen awal hingga slide paparan konsultan Terdakwa Ibrahim Arief yang dipaparkan oleh pihak Nadiem Anwar Makarim, ditemukan fakta bahwa pengadaan tersebut tidak didasarkan pada identifikasi kebutuhan nyata di sekolah atau Masyarakat,” ujar JPU Roy Riady.
Lebih lanjut, Profesor Mujiono mengungkapkan bahwa meskipun kajian awal terlihat ideal karena tidak mengarah pada produk tertentu, namun pada tahap tinjauan atau dokumen review, substansi perencanaan sudah secara spesifik mengarah pada penggunaan produk Chrome OS.
“Temuan lapangan di Pusdatin dan Pustekkom pada tahun 2022 juga menunjukkan bahwa Chrome Device Management (CDM) yang diadakan sama sekali tidak berfungsi atau tidak dimanfaatkan, sehingga pengadaan ini dinilai tidak memiliki kemanfaatan bagi dunia Pendidikan,” imbuh JPU Roy Riady.
Oleh karenanya, JPU Roy Riady menyampaikan bahwa ketidaksesuaian antara Rencana Strategis (Renstra) dengan kebutuhan riil di lapangan mempertegas indikasi bahwa korupsi tersebut bersifat sistematis dan telah direncanakan sejak awal sebagai sebuah kejahatan luar biasa.
Persidangan juga menyoroti aspek kerugian negara melalui kesaksian ahli keuangan negara yang menyatakan bahwa kegagalan pencapaian tujuan pemanfaatan barang membuat kerugian tersebut dikategorikan sebagai total loss atau kerugian total.
Kondisi tersebut diperparah dengan situasi pengadaan yang dilakukan di masa sulit yakni pandemi Covid -19, yang menurut JPU seharusnya menjadi faktor pemberat dalam pertanggungjawaban pidana.
