BOGOR (NBC)– Rudy Susmanto, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta jajaran Pemerintah Kabupaten Tangerang menggelar rapat lintas daerah.
Rapat ini membahas terkait penyelesaian persoalan truk angkutan tambang di Kecamatan Parung Panjang. Pertemuan rapat ini berlangsung di Ruang Soekarno Hatta, Pendopo Bupati Bogor, Jumat 19 September 2025.
Pada kesempatan ini,Rudy Susmanto menegaskan, kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah. Ia menyebut, meski dirinya baru tujuh bulan menjabat, persoalan jalur tambang ini sudah berlangsung sejak tahun 1974 dan menuntut solusi nyata.
“Kepentingan serta keselamatan masyarakat adalah hal yang utama, mari kita duduk bersama, berdiskusi, mencari solusi yang terbaik, dan menempatkan kepentingan pribadi atau golongan sebagai kepentingan bersama. Rakyat adalah segalanya,” imbuh Bupati Bogor ini dengan nada menegaskan.
Rudy Susmanto menjelaskan, Kabupaten Bogor sebagai wilayah terluas di Jawa Barat menghadapi tantangan serius terkait dampak aktivitas tambang, khususnya di wilayah utara. Karena itu, Pemkab Bogor telah menyiapkan langkah konkret, termasuk mengalokasikan anggaran APBD pada Maret–April 2025 untuk perbaikan infrastruktur di Parung Panjang, Rumpin, dan wilayah terdampak lainnya.
Rudy juga menegaskan, meski izin tambang tidak dikeluarkan Pemkab Bogor, melainkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah tetap bertanggung jawab menjaga keselamatan warganya.
Luar Biasa, Tahun Pertama Kepimpinan Rudy Susmanto dan Ade Rohandi Raih 340 Penghargaan
“Kami (Pemkab Bogor) telah menyiapkan ratusan miliar rupiah untuk memperbaiki infrastruktur jalan. Jalan khusus tambang yang dibangun nanti tidak berbayar, murni dibiayai APBD, dan ditargetkan rampung bertahap hingga 2027,” urainya kembali menegaskan.
Bupati Bogor ini juga menekankan bahwa,komunikasi yang kurang efektif antar pihak selama ini menjadi salah satu hambatan penyelesaian persoalan. Namun ia optimis, dengan sinergi bersama Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, solusi terbaik akan segera tercapai.
“ Dan kami tidak banyak bicara, yang penting masyarakat aman, dunia usaha tetap berjalan, dan ekonomi masyarakat bergerak. Kami berharap momentum ini menjadi awal kolaborasi nyata semua pemangku kepentingan,” pungkasnya.
