JAKARTA,(NBC) - Uchok Sky Khadafi Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) menilai lonjakan utang yang disertai gangguan pemadaman listrik di sejumlah wilayah perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah terhadap kinerja manajemen PLN.
Sorotan terhadap kondisi keuangan PT PLN (Persero) kembali mencuat setelah total kewajiban perusahaan listrik negara tersebut disebut mengalami kenaikan signifikan.
Uchok Sky mengatakan, berdasarkan laporan keuangan PLN tahun 2024, total utang perusahaan tercatat mencapai Rp736,4 triliun. Komposisi terbesar berasal dari obligasi dan sukuk ijarah sebesar Rp334,9 triliun, serta utang bank sebesar Rp202,9 triliun.
“Angka ini sudah sangat besar dan menjadi alarm serius bagi kondisi keuangan PLN,” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Senin 25 Mei 2026
Uchok juga menyampaikan, tahun 2025 jumlah kewajiban PLN kembali meningkat sekitar Rp67,7 triliun sehingga totalnya mencapai Rp804,2 triliun. Dalam periode tersebut, obligasi dan sukuk ijarah tercatat sebesar Rp325,1 triliun, sementara utang bank meningkat menjadi Rp284 triliun.
" Utang bank justru meningkat tajam. Ini menunjukkan ketergantungan pembiayaan yang semakin besar, sementara di sisi lain masyarakat masih menghadapi persoalan pemadaman listrik di berbagai wilayah,” katanya
Karenanya Uchok menilai indikator keberhasilan sebuah BUMN tidak hanya ditentukan oleh ekspansi dan pendanaan, tetapi juga stabilitas pelayanan kepada masyarakat.
" Jika utang terus naik tetapi pelayanan listrik masih sering bermasalah, tentu publik mempertanyakan efektivitas kepemimpinan di PLN,” tambahnya lagi.
Oleh karena itu Uchok juga meminta Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi PLN, termasuk terhadap kepemimpinan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.
