BOGOR (NBC) - Wartawan bukan beban tapi mitra Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam kontrol sosial sebagai pengawasan eksternal diluar Pemerintah.
Hal ini disampaikan oleh Sofwan Ali wakil ketua PWI Kabupaten Bogor, menyikapi kegiatan seminar yang dilaksanakan salah satu media yang berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Di Auditorium Sekretariat Daerah, Kelurahan Tengah Cibinong. Kamis 5 September 2025.
Wartawan itu bukan beban Pemerintah (negara, tapi sebagai mitra pengawasan, kontrol sosial. Kepala Desa , Kepala Sekolah serta Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) yang bersumber dari APBN dan APBD, mereka tidak boleh takut menghadapi media atau wartawan, selama berjalan pada riilnya," kata Sofwan Ali.
Investigasi dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Desa (DD) Sofwan Ali menambahkan, “Anggota kami menelusuri aliran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Desa. Informasi yang kami peroleh menjadi pintu masuk untuk investigasi lebih lanjut. Oleh karena itu, jika ada indikasi penyalahgunaan dana, penegak hukum harus menyelidiki secara profesional dan transparan demi menjaga kepercayaan publik.
Wartawan sebagai mitra kontrol sosial, Pengawasan eksternal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di lindungi oleh Undng Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan juga kode etik jurnalistik.
Wartawan butuh narasumber untuk cek and ricek kebenaran informasi pengaduan masyarakat kepada wartawan, Namun sangat disesalkan dan sering sekali terjadi saat para pihak dan atau narasumber pelaksanaan negara selalu tidak merespon konfirmasi teman teman wartawan saat investigasi, bahkan terkesan, keterbukaan informasi publik selalu di abaikan oleh pihak oknum - oknum Kepala Desa ,maupun oknum Kepala Sekolah, dan bahkan juga oknum pimpinan di Kabupaten /Kota, inilah yang selalu menjadi tantangan sekaligus kendala teman - teman wartawan dilapangan saat melakukan investigasi kebenaran informasi.
