BOGOR,(NBC ) - Rizwan Riswanto Koordinator Aliansi Pandawa (Pengawalan Hak Warga dan Pengawasan Anggaran Negara), mengeluarkan pernyataan sikap keras terkait karut-marut tata kelola anggaran dan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Selain itu Aliansi PANDAWA menengarai adanya praktik “mafia proyek” dan intervensi oknum luar yang melumpuhkan profesionalisme ASN.
RR panggil akrab Rizwan Riswanto menegaskan, APBD Kabupaten Bogor saat ini diduga kuat menjadi bancakan kelompok tertentu. Berdasarkan investigasi dan laporan yang dihimpun, terdapat tiga poin krusial yang menjadi tuntutan utama:
Dan yang tak kalah pentingnya
Aliansi PANDAWA menyoroti adanya dugaan monopoli distribusi paket pekerjaan proyek yang dibiayai APBD. Proyek yang seharusnya menjadi peluang bagi kontraktor lokal untuk berpartisipasi membangun daerah, justru diduga dikuasai secara sistematis oleh kelompok eksklusif. “Ini bukan lagi persaingan usaha yang sehat, tapi sudah mengarah pada praktik kartel yang merugikan pengusaha lokal dan kualitas pembangunan di Bogor,” tegas Rizwan.
Hentikan Intervensi Oknum ‘S’ dan Praktik Jual Beli Jabatan/Proyek
Munculnya inisial S yang disebut-sebut memiliki pengaruh luar biasa dalam mengatur urusan pemerintahan menjadi perhatian serius. Rizwan menyatakan bahwa intervensi pihak swasta terhadap kebijakan birokrasi telah mencederai marwah Pemkab Bogor.
Disisi lain PANDAWA mengendus, adanya aroma busuk praktik jual beli proyek yang melibatkan pejabat dinas dan pihak swasta untuk tahun anggaran 2025.
