BOGOR, (NBC) - Melalui Forum Konsultasi Publik Pemerintah Kabupaten Bogor susun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 terintegrasi, berlangsung di Ruang Serbaguna I Setda, Kamis 12 Febuari 2026
Terdapat empat pilar prioritas prioritas Pembangunan 2027, antara lain; Pelayanan Publik, Ekonomi Lokal melalui Pengembangan pusat ekonomi baru yang terintegrasi di berbagai wilayah. Infrastruktur Dasar serta Layanan Inklusif melalui Penguatan perlindungan sosial dan layanan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dilain sisi program strategis dan Infrastruktur telah dicanangkan seperti, pengembangan angkutan umum massal Koridor 2 (Bojonggede - Sentul Selatan), pembangunan Terminal Tipe C, pembangunan hutan kota serta pengembangan sekolah unggulan tingkat SD dan SMP Negeri.
Ajat Rochmat Jatnika, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor menegaskan, pentingnya perencanaan pembangunan yang matang dan terintegrasi dalam forum pembahasan rancangan awal program pembangunan daerah. Menurutnya, perencanaan menjadi fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan dua tahun ke depan.
“ Kegiatan hari ini sangat penting. Fail to plan, plan to fail. Jika kita gagal merencanakan, maka sebenarnya kita sedang merencanakan kegagalan. Karena itu, forum ini menjadi ruang strategis, seluruh stakeholder hadir untuk merancang langkah ke depan,” imbuh Ajat dengan nada menegaskan.
Dan sekda mengapresiasi antusiasme peserta yang hadir, termasuk para tokoh agama dan berbagai unsur pemangku kepentingan.
Car Free Day, Diskominfo Sosialisasi Broadcasting Teman 95,3 FM dan Layanan Wifi Gratis
Menurutnya, kehadiran seluruh elemen tersebut menjadi energi positif dalam menyusun perencanaan yang lebih baik, meski di tengah kesibukan pelaksanaan program dan pemeriksaan yang sedang berjalan.
Dan dalam kesempatan ini Sekda juga menyampaikan pesan Bupati Bogor bahwa persoalan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Pemerintah Kabupaten Bogor terus berikhtiar menurunkannya hingga mendekati nol, sejalan dengan amanat Presiden Republik Indonesia.
Agar berkomitmen untuk menekan angka pengangguran terbuka (TPT) terus ditekan melalui pelaksanaan program padat karya. Program ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, khususnya masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.
