BOGOR, (NBC) - Penertiban dan penataan kawasan puncak akan dilanjutkan kembali. Ini atas kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bogor (Pemkab) dan pemerintah pusat.
Bachril Bakri pimpin langsung rapat koordinasi bersama Pemkab Bogor dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR RI) membahas penanganan kawasan Puncak berwawasan lingkungan, berlangsung di ruang rapat Bupati. Kamis 17 Oktober 2024.
Bachril Bakri menjelaskan, bahwa Pemkab Bogor akan melanjutkan penataan dan penanganan kawasan Puncak yang sebelumnya telah dilakukan dan diapresiasi berbagai pihak baik Pemerintah Pusat juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya ada ada enam isu yang penanganannya perlu dilakukan sinergi dan terintegrasi antara Pemkab Bogor, Pemprov Jabar, dan Pemerintah Pusat. Salah satunya isu kembali maraknya para Pedagang Kaki Lima (PKL) dan bangunan liar tanpa izin di eks lahan pembongkaran.
“ Melalui rakor ini kami ingin menyepakati dan untuk menyikapi bersama isu-isu yang harus ditindak lanjuti bersama,” ungkapnya.
“ Tim terpadu akan segera dibentuk oleh bagian Administrasi Pembangunan untuk memastikan proses penataan ini dapat dieksekusi tepat waktu, serta mengatasi berbagai permasalahan di lapangan. Disini kita sepakati apa saja langkah jangka pendeknya dalam waktu dekat, jangka menengah dan jangka panjangnya,” tegasnya.
Luar Biasa, Tahun Pertama Kepimpinan Rudy Susmanto dan Ade Rohandi Raih 340 Penghargaan
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika mengatakan, penataan kawasan Puncak akan terus dilanjutkan baik itu penghijauan, pemagaran, pembangunan PJU dan pembuatan plang, lalu penertiban dan penegakan hukum khususnya kepada para PKL yang kembali di lokasi warpat dan eks pembongkaran bangunan liar. Kemudian mendesain dan perluasan rest area Puncak untuk memberikan fasilitas yang maksimal bagi para pedagang yang telah direlokasi di sepanjang jalur Puncak.
" Kami berharap perencanaan oleh Kementerian PUPR tetap dilakukan dan secara intens menjadi domain Kementerian, dan kami, pemerintah daerah, siap mendukung untuk terwujudnya penataan kawasan Puncak baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Kami juga berharap kerjasama ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan di Puncak. Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk memastikan kawasan ini menjadi destinasi wisata yang nyaman dan tertata baik," ungkap Sekda Kabupaten Bogor.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan Kemen PUPR RI, Indah Saswati menyampaikan, saat ini pihaknya tengah memproses konsep desain atau perencanaan kawasan Puncak, ada tiga poin yakni mengembalikan dan memperkuat keamanan fungsi jalannya, mendesain konsep optimalisasi pengembangan rest area puncak dan lainnya.
