BOGOR,(NBC) - Bencana banjir dan longsor yang terjadi di puncak Bogor bukti semerawutnya Tata kelola serta perizinan Kabupaten Bogor.
Oleh karena itu Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan, langkah-langkah strategis yang sedang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menangani isu perizinan serta dampak banjir yang kerap melanda wilayah tersebut.
Hal itu disampaikan Bupati, saat melakukan survei di wilayah Bogor Selatan bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Koordinator Pangan Zulfikli Hasan. Kamis 6 Maret 2025.
Prof.Dr.Bennadi.SH.MH Sambangi Mapolres Lamtim Pertegas Kasus Tanah Wakaf Masjid Nurul Mukmin
Rudy Susmanto menjelaskan bahwa beberapa Menteri yang hadir melakukan survei di beberapa titik lokasi di Kabupaten Bogor.
"Beberapa hari yang lalu, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Peraturan Bupati telah mengeluarkan kebijakan untuk mencabut pendelegasian kewenangan terkait beberapa perizinan yang sebelumnya diserahkan ke masing-masing SKPD. Kini kewenangan ini dikembalikan ke Kepala Daerah untuk dievaluasi bersama," ungkapnya
Rudy juga menambahkan bahwa, tujuan kebijakan ini adalah untuk menghentikan sementara penerbitan izin dan memastikan bahwa proses evaluasi dilakukan dengan lebih cermat dan hati-hati. Rudy Susmanto menyatakan bahwa rapat koordinasi yang melibatkan pihak-pihak terkait kini sedang digelar untuk merumuskan langkah-langkah tindak lanjut terhadap beberapa titik lokasi yang telah dikunjungi.
“Kita ingin memastikan bahwa kebijakan yang ada akan mendukung langkah-langkah pemerintah pusat, dan pada saat yang sama, kita akan evaluasi seluruh kebijakan yang ada,"imbuhnya lagi
Dalam hal ini, Rudy Susmanto menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap bangunan-bangunan yang melanggar aturan.
“Kami akan mengevaluasi dan mengoreksi seluruh tata ruang yang ada, serta menyelidiki pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perubahan fungsi lahan yang terjadi,” tegasnya.
