Lampung Timur, (NBC) - Contoh nyata anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) berhati mulia dan peduli terhadap sesama yang kurang beruntung 

Ditengah tugasnya sebagai personil Polsek Way Bungur, AIPTU Bambang yang baru satu bulan menjabat sebagai Bhabinkamtibmas Desa Tegal Ombo Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur, dihadapkan pada kenyataan yang sangat menggugah hati nurani.

Bermula saat Bambang menghadiri acara rapat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Khusus (BLTDDK) di Balai Desa Tegal Ombo membahas tentang rencana program bedah rumah tidak layak huni (RTHL) bagi warga tergolong ekonomi kurang mampu. 

Dalam forum itu, muncul usulan dua nama lansia, yakni Mbah Pairan dan Mbah Solehan. Namun suasana rapat mendadak memanas ketika muncul perbedaan pendapat.

Sebagian peserta menyatakan keduanya tidak memenuhi syarat administrasi karena tidak memiliki tanah atas nama pribadi. Padahal, tahun 2025 mereka juga pernah diusulkan, namun kembali gagal karena terbentur aturan serupa.

iklan sidebar-1

Lebih jauh lagi, nilai BLT DD Khusus Rp.10 juta jauh dari kata cukup untuk biaya membangun rumah layak huni. Pertanyaan pun mencuat, jika dana kurang, siapa yang akan menanggung sisanya? Meski penuh perdebatan, rapat akhirnya memutuskan bahwa usulan tetap akan diajukan.

Kisah tak berhenti di sana, usai rapat, Kepala Dusun 4, Marsin dan anggota BPD, Sunarya mendekati Bambang. Dengan lirih mereka menyampaikan bahwa kedua lansia itu sangat layak dibantu sebab keduanya miskin ekstrem, tak memiliki harta benda apalagi tanah.

Rasa penasaran bercampur dengan iba mendorong Bambang turun ke lokasi Dusun 4. Ia mendapati Mbah Pairan (62) yang hidup sebatang kara, numpang di tanah milik keponakannya dan rumahnya jauh dari kata layak. Untuk bertahan hidup, ia memelihara 4 ekor kambing. 

Sementara di RT 17, Mbah Solehan (78) menjalani hari-harinya seorang diri, numpang di tanah milik saudaranya. Kedua lansia itu telah puluhan tahun hidup dalam kondisi memprihatinkan, menggantungkan harapan pada bantuan uang tunai dan beras dari pemerintah.